Perlindungan hukum terhadap batas laut Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki batas laut yang luas dan strategis. Namun, seringkali batas laut Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah seperti sengketa wilayah dan illegal fishing.
Menurut pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, perlindungan hukum terhadap batas laut Indonesia harus diperkuat melalui berbagai regulasi dan perlindungan hukum yang kuat. “Indonesia harus mampu melindungi kedaulatan lautnya melalui kebijakan hukum yang jelas dan efektif,” ujar Prof. Hikmahanto.
Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap batas laut Indonesia adalah dengan menguatkan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, penegakan hukum terhadap illegal fishing menjadi prioritas utama. “Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang merusak kedaulatan laut Indonesia,” ujar Susi Pudjiastuti.
Namun, tantangan dalam perlindungan hukum terhadap batas laut Indonesia tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, TNI AL, dan masyarakat sipil. “Kita semua harus bersatu untuk melindungi batas laut Indonesia,” ujar Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Dengan upaya yang terpadu dan kerjasama yang baik, diharapkan perlindungan hukum terhadap batas laut Indonesia dapat terus diperkuat. Sehingga, kedaulatan laut Indonesia tetap terjaga dan memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.