Peran penegak hukum dalam penyidikan kasus perikanan sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut yang ada. Kasus-kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan juga mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Penegakan hukum terhadap kasus perikanan ilegal merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut kita. Tanpa upaya penegakan hukum yang tegas, akan sulit bagi kita untuk melindungi kekayaan laut yang ada.”
Dalam praktiknya, peran penegak hukum dalam penyidikan kasus perikanan melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku kejahatan perikanan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Prigi Arisandi, “Kerjasama yang baik antara berbagai instansi penegak hukum sangatlah penting dalam menangani kasus perikanan ilegal. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat.”
Upaya penegakan hukum dalam kasus perikanan juga mendapat dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Mereka turut serta dalam memberikan informasi dan dukungan untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus perikanan ilegal.
Dengan adanya peran penegak hukum yang kuat dalam penyidikan kasus perikanan, diharapkan dapat mengurangi praktik illegal fishing dan melindungi sumber daya laut yang ada. Keberlanjutan sumber daya laut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak.