Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Kriminal Laut di Indonesia sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban laut di negara kita. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan laut, seperti perikanan ilegal, pencurian ikan, dan perdagangan satwa dilindungi.
Menurut Kepala Kejaksaan Agung RI, ST Burhanuddin, “Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menangani kasus kriminal laut karena kami memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang merugikan sumber daya laut kita.”
Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap kasus kriminal laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Kejaksaan memiliki peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan laut, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak kriminal di laut.”
Namun, tantangan yang dihadapi Kejaksaan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia tidaklah mudah. Kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, serta minimnya kerjasama antarinstansi masih menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus kriminal laut.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut, Kejaksaan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan bagi jaksa maupun kerjasama dengan lembaga internasional dalam penanganan kriminal laut.
Dengan peran yang strategis dan komitmen yang kuat, Kejaksaan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di laut, sehingga sumber daya laut kita dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.