Peran pemerintah dalam pengawasan lintas batas laut sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kegiatan ekonomi di perairan Indonesia. Pengawasan lintas batas laut dilakukan untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan, penangkapan ikan secara ilegal, dan perdagangan manusia.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi perairan laut Indonesia. Dengan peran yang kuat, kita dapat melindungi sumber daya laut dan memastikan keamanan di wilayah perbatasan.”
Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam pengawasan lintas batas laut adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam melakukan patroli laut bersama.
Pengawasan lintas batas laut juga melibatkan berbagai lembaga terkait seperti TNI AL, KKP, Bea Cukai, dan Kepolisian. Mereka bekerja sama dalam melakukan patroli laut, pemeriksaan kapal-kapal yang mencurigakan, dan penindakan terhadap pelanggar hukum.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan lintas batas laut dengan memperkuat kerjasama antar lembaga dan negara-negara tetangga. Hal ini penting untuk melindungi kekayaan laut Indonesia.”
Dengan peran pemerintah yang kuat dalam pengawasan lintas batas laut, diharapkan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik dan kegiatan ilegal di perairan dapat diminimalisir. Semua pihak diharapkan turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.