Salah satu isu penting yang sering kali terjadi di Indonesia adalah insiden laut yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan para pelaut serta masyarakat pesisir. Untuk mengatasi masalah ini, peran pemerintah dalam penanggulangan insiden laut sangatlah vital.
Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsda TNI Bagus Puruhito, peran pemerintah dalam penanggulangan insiden laut sangatlah penting. “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan kepentingan nasional di laut. Oleh karena itu, koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Basarnas, TNI AL, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam penanggulangan insiden laut,” ujarnya.
Selain itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam penanggulangan insiden laut. “Pemerintah harus memiliki strategi yang terpadu dalam penanggulangan insiden laut, termasuk dalam peningkatan kapasitas SAR dan pengawasan laut,” kata Luhut.
Dalam penanganan insiden laut, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada upaya pencarian dan penyelamatan korban, tetapi juga dalam pencegahan insiden yang dapat terjadi. Pemerintah harus melakukan pemantauan dan pengawasan laut secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya insiden laut yang dapat membahayakan keselamatan para pelaut dan masyarakat pesisir.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hal penanggulangan insiden laut. Kolaborasi antar negara dalam hal penanggulangan insiden laut sangat penting untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas dalam penanganan insiden laut yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam penanggulangan insiden laut di Indonesia sangatlah krusial. Diperlukan sinergi antara berbagai instansi terkait dan kerjasama lintas negara untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan insiden laut dan menjaga keselamatan para pelaut serta masyarakat pesisir.